Komisi VI DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura II segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keseriusan perusahaan yang bergerak di bidang kebandaraan ini akan menjadi syarat utama bagi pencairan anggaran PMN (Penyertaan Modal Negara).

"Laporan dari BPK ada sebelas temuan signifikan yang belum selesai ditindaklanjuti PT Angkasa Pura dalam periode 2009-2014. Ini tidak tuntas, PMN tidak akan dikucurkan," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI Heri Gunawan dalam rapat dengan jajaran manajemen PT. Angkasa Pura di Medan, Sumut, Minggu (15/2/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut kunjungan spesifik komisi VI masa persidangan II 2014-2015 adalah kewajiban konstitusional DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya terkait BUMN.

Ia mengingatkan rapat kerja dengan Menteri BUMN beberapa waktu lalu, Komisi VI DPR telah menyetujui sebagian usulan PMN dalam RAPBNP 2015 namun dengan sejumlah catatan terutama menyelesaikan sejumlah temuan BPK.

"Khusus untuk Bandara Kualanamu ini DPR memperoleh laporan dari BPK ada 25 temuan pada pembangunan tahap I dan II, kerugian negara diduga Rp123 miliar. Sejauh mana Angkasa Pura telah menyelesaikan hal ini?" tambahnya.

Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam menjelaskan sampai saat ini telah berupaya menyelesaikan pekerjaan rumah yang telah diberikan BPK. Menurutnya beberapa temuan sebenarnya tidak merugikan negara tetapi hanya masalah pendekatan audit yang berbeda.

"Kepada Komisi VI kami sampaikan, kita komit untuk menyelesaikan temuan BPK ini dalam waktu yang tidak terlalu lama," paparnya. Terkait PMN sebesar Rp2 triliun diproyeksikan terutama menuntaskan perluasan Bandara Soekarno Hatta yang saat ini sudah melayani 60 juta penumpang/tahun padahal kapasitasnya hanya 22juta/tahun. (iky)/foto:ical/parle/iw.